OKEDONE.COM, MAJENE – Demi mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, wakil ketua DPRD Kab. Majene Adi Ahsan mengaku tidak memasukkan pokir di APBD tahun 2023.
Meski dana pokir itu sendiri telah diatur dalam undang-undang, namun orang nomor dua DPRD Kab.Majene ini tetap melakukan hal itu mengingat kondisi keuangan Majene saat ini sedang mengalami defisit.
“Saat ini Kabupaten Majene sedang defisit 49 miliar, jadi saya memilih untuk tidak memasukkan pokir di tahun ini,” ungkap Adi Ahsan saat dijumpai di kediamannya, Kamis (26/1/2023).
Adi Ahsan menjelaskan, adapun konsekuensi dari keputusan yang ia ambil ketika dimintai pertimbangan kenapa tidak memasukkan pokir, kata dia (Adi Ahsan), itu semata karena faktor keuangan daerah.
“Walaupun saya dianggap melanggar ketika tidak memasukkan pokir di tahun ini saya nantinya akan jawab karena ada masalah yang harus kita kompromi bersama mengingat daerah kita saat ini defisit 49 miliar,” terang Adi Ahsan.
Hal yang mendasari wakil ketua DPRD Majene Adi Ahsan mengambil langkah inisiatif itu karena semata-mata kepentingan umum.
“Karena kalau daerah kita defisit bukan bupati dan DPRD yang rugi karena tetap jalan gajinya. Jadi siapa yang dirugikan sudah tentu publik atau masyarakat,” tuturnya.
Lebih jauh Adi Ahsan menjelaskan bahwa keputusan tersebut tidak memasukkan pokir juga adalah sebagai bentuk sindiran ke pihak lain.
“Terserah mau dibawa kemana, ke kamar kami di DPRD atau ke kamar sebelah yaitu Pimpinan Daerah, yang jelasnya saya tidak ingin dijadikan bagian dari kesalahan akhir Desember mendatang,” tegas Adi Ahsan.
Lanjutnya lagi “Kalau kita semua bernafsu memasukkan belanja, tidak ada yang dapat mengontrol kita semua, lalu apa yang akan kita lakukan hari ini dan hari yang akan datang. Jadi kerugiannya pada kebutuhan publik dan defisit 49 milyar hari ini akan bertambah di akhir Desember tahun 2023 nanti,” sambung Adi Ahsan.
Kemudian wakil ketua DPRD Majene dari Fraksi Partai Golkar itu mengajak untuk kemudian mengontrol semua kebijakan di tahun 2023.
“Jangan sampai program tahun 2023 berbau kepentingan semua, maksudnya yang menikmati untuk kepentingan kelompok tertentu saja, walaupun langkah yang saya lakukan akan berdampak konsituen terhadap diri saya tetapi saya akan menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada kondisi keuangan yang harus kita normalkan,” ujarnya.
Ia menegaskan lagi, “dengan tidak memasukkan pokir di tahun 2023 adalah bentuk sindiran agar semua mampu menahan diri. Sehingga defisit daerah kita mampu kita atasi secara bersama-sama,” tutup Adi Ahsan. (Red/Ju)
